Sejak 22 April 2026, aturan pajak untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) resmi berubah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026), yang merevisi PP 55/2022. Perubahan ini menyentuh hal yang paling sensitif bagi pelaku usaha: siapa yang masih boleh memakai tarif PPh Final 0,5% dan siapa yang harus pindah ke tarif umum. Bagi supplier, distributor, reseller, hingga pemilik brand yang selama ini menikmati tarif murah 0,5%, perubahan ini wajib dipahami agar tidak salah hitung dan berisiko kena koreksi saat pelaporan.
Siapa yang Masih Boleh Pakai Tarif 0,5%?
PP 20/2026 mempersempit penerima fasilitas PPh Final 0,5%. Kini hanya tiga kelompok wajib pajak dalam negeri yang berhak, dengan syarat peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak:
- Wajib Pajak Orang Pribadi;
- Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan (PT Perorangan) yang didirikan oleh 1 (satu) orang; dan
- Wajib Pajak koperasi dalam negeri.
Sebelumnya, fasilitas yang sama juga bisa dinikmati perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV), firma, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama. Ketentuan ini mengubah kriteria subjek pajak Pasal 57 dibanding PP 55/2022.
Kabar Baik untuk Orang Pribadi dan PT Perorangan
Perubahan paling menguntungkan adalah dihapusnya batas waktu pemanfaatan tarif 0,5%. Sebelumnya, wajib pajak orang pribadi hanya bisa menikmati fasilitas ini paling lama 7 tahun pajak sejak terdaftar, lalu wajib beralih ke tarif umum dengan pembukuan formal. Mulai PP 20/2026, batas waktu itu dihapus: orang pribadi dan PT Perorangan dapat terus memakai tarif PPh Final 0,5% selama masih memenuhi kriteria subjek dan omzetnya tidak melewati Rp4,8 miliar per tahun. Bagi pelaku usaha rumahan yang belum siap membukukan usaha secara penuh, ini memberi kepastian jangka panjang.
CV, Firma, PT, dan BUMDes Harus Bersiap Pindah
Wajib pajak badan berbentuk CV, firma, PT, atau BUMDes yang baru terdaftar tidak lagi dapat memakai tarif PPh Final 0,5% dan wajib memakai tarif umum PPh Badan. Namun, pemerintah memberi masa transisi bagi badan usaha yang sudah menikmati fasilitas ini sebelum PP 20/2026 berlaku, agar bisa menyelesaikan sisa jangka waktunya.
Contohnya, CV yang terdaftar pada 2023 dan omzetnya masih di bawah Rp4,8 miliar masih boleh memakai tarif 0,5% sampai 31 Desember 2026. Mulai tahun pajak 2027, CV tersebut beralih ke tarif Pasal 17 ayat (2) huruf b UU PPh dengan memperhatikan Pasal 31E UU PPh. Jika penasaran, jangka waktu normal fasilitas adalah PT 3 tahun serta CV, firma, dan BUMDes 4 tahun. Untuk setoran pajak, sepanjang tahun pajak 2026 masih dapat memakai kode KAP KJS 411128-420 (PPh Final UMKM Setor Sendiri).
Omzet Rp500 Juta Pertama Tetap Bebas Pajak
Fasilitas bebas PPh bagi bagian peredaran bruto sampai Rp500 juta pertama dalam satu tahun pajak tetap berlaku, khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Bagi pengusaha dengan NPWP terpisah, batas Rp500 juta ini berlaku untuk masing-masing pihak. Ketentuan ini tetap sama seperti Pasal 60 ayat (2) PP 55/2022 dan tidak berubah setelah PP 20/2026 terbit.
Waspada Aturan Anti "Pecah Usaha"
PP 20/2026 memperketat pengawasan untuk mencegah penghindaran pajak melalui pemecahan usaha. Batas omzet Rp4,8 miliar kini dihitung dari akumulasi total seluruh peredaran bruto dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, termasuk penghasilan dari luar negeri. Kini, batas tersebut juga wajib menggabungkan peredaran bruto wajib pajak orang pribadi dengan seluruh perseroan perorangan yang didirikannya, serta menggabungkan omzet suami dan istri. Tujuannya: mencegah satu individu atau keluarga membentuk banyak entitas kecil agar tiap-tiap entitas tetap berada di bawah ambang Rp4,8 miliar.
Apa Artinya bagi Supplier, Reseller, dan Distributor?
- Cek bentuk badan usaha. Jika usaha Anda berbentuk CV, firma, atau PT (bukan PT Perorangan), siapkan skenario perpindahan ke tarif umum PPh Badan beserta pencatatan yang lebih rapi.
- Hitung total omzet, bukan per-unit. Bagi yang punya beberapa entitas atau NPWP pasangan, jumlahkan seluruh peredaran bruto sebelum menyimpulkan masih berhak tarif 0,5%.
- Manfaatkan fasilitas pengurang tarif. Badan usaha dengan peredaran bruto sampai Rp50 miliar masih bisa mendapat pengurangan tarif 50% melalui Pasal 31E UU PPh atas bagian peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar.
- Lega dengan pencatatan sederhana. KhususWP orang pribadi, skema final cukup mengandalkan pencatatan omzet bulanan tanpa harus menyusun pembukuan akuntansi penuh.
- Manfaatkan status formal. NPWP aktif dan badan usaha formal membuka akses pembiayaan bank (bankable), pengadaan e-katalog, hingga kemitraan dengan perusahaan besar — hal yang sering jadi syarat menjadi supplier atau distributor resmi.
Langkah Praktis yang Bisa Dilakukan Sekarang
- Pastikan bentuk badan usaha dan status NPWP Anda tercatat dengan benar di sistem pajak.
- Rekap omzet usaha dan jasa pekerjaan bebas setahun terakhir, lalu bandingkan dengan ambang Rp4,8 miliar (per orang pribadi dan per entitas terkait).
- Tentukan apakah usaha Anda masih berhak tarif 0,5% atau harus mulai menghitung dengan tarif umum.
- Jika harus pindah, mulai rapikan pencatatan dan konsultasikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP/KP2KP) setempat mengenai mekanisme setoran dan pelaporan.
- Catat jadwal transisi tahun pajak terakhir Anda menikmati fasilitas, jangan sampai terlewat.
Pada intinya, PP 20/2026 mempertahankan tarif 0,5% dan batas omzet Rp4,8 miliar, tetapi mempertegas siapa yang berhak, menghapus batas waktu bagi orang pribadi dan PT Perorangan, serta menutup celah pemecahan usaha. Bagi pelaku usaha, ini saat yang tepat untuk menata legalitas dan administrasi agar tidak kaget saat menghitung pajak tahunan — sekaligus menandai langkah menuju usaha yang lebih rapi dan "naik kelas".
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak — "PP 20/2026: Tarif PPh 0,5% bagi UMKM Orang Pribadi Berlaku Selamanya"; Hukumonline — "PP 20/2026 Beri Masa Transisi, UMKM Tetap Bisa Nikmati Tarif PPh Final 0,5 Persen"; ANTARA News — "Pemerintah revisi aturan PPh Final 0,5 persen untuk UMKM".
