Kabar baik bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan daring: mulai 25 Oktober 2026, marketplace dan platform perdagangan digital wajib memberikan potongan biaya layanan minimal 50 persen kepada UMK yang menjual produk buatan dalam negeri. Kebijakan ini bukan sekadar pengumuman seremonial, karena menyangkut langsung margin yang tersisa di kantong penjual setiap kali transaksi terjadi.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut insentif ini sebagai perintah langsung Presiden untuk melindungi produsen lokal sekaligus meredam beban biaya layanan platform digital yang selama ini dirasakan pedagang kecil. Bagi supplier, produsen rumahan, reseller, dan pemilik toko online, ini adalah momen untuk membenahi administrasi usaha agar bisa lolos verifikasi.
Apa saja yang dipotong?
Potongan tidak hanya berlaku pada satu jenis pungutan. Menurut Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana, insentif mencakup biaya administrasi (admin fee), komisi (commission fee), atau biaya aplikasi dasar toko. Besarannya minimal 50 persen, dan sebagian platform dapat memberikan lebih dari itu.
Yang membuat kebijakan ini berbeda dari program bantuan sebelumnya: insentif bersifat permanen tanpa batas waktu. Selama usaha masih masuk kategori mikro atau kecil dan konsisten menjual produk dalam negeri, fasilitas tetap bisa dipakai pada setiap transaksi. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada PMSE, dengan mekanisme pengajuan diatur melalui Keputusan Menteri UMKM Nomor 398 Tahun 2026.
Siapa yang berhak mendapatkannya?
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sekaligus, bukan dipilih salah satu:
- Skala usaha termasuk mikro atau kecil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Usaha mikro: modal usaha paling banyak Rp1 miliar atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar. Usaha kecil: modal lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar, atau penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar. Nilai modal tidak menghitung tanah dan bangunan tempat usaha.
- Hanya menjual produk dalam negeri di platform tersebut.
- Tidak melakukan manipulasi transaksi atau menyalahgunakan fasilitas platform.
- Memiliki rekam jejak usaha yang baik.
- Terdaftar dan mengajukan permohonan melalui aplikasi terpadu SAPA UMKM.
Poin kedua perlu digarisbawahi, terutama bagi reseller dan dropshipper. Jika katalog toko Anda masih bercampur produk impor, permohonan bisa ditolak atau insentif hanya berlaku untuk SKU yang lolos verifikasi. Karena itu, memisahkan katalog lokal dan non-lokal sejak awal akan memudahkan proses.
Bagaimana produk dinilai sebagai buatan dalam negeri?
Verifikasi tidak berhenti pada tulisan "Made in Indonesia" di kemasan. Platform menilai produk dengan tiga parameter: dihasilkan di Indonesia oleh perusahaan dalam negeri, menggunakan seluruh atau sebagian bahan baku dan komponen dari dalam negeri, serta melibatkan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia. Produsen dan supplier yang punya catatan bahan baku serta proses produksi akan lebih mudah menyiapkan bukti saat diminta.
Langkah mendaftar di SAPA UMKM
Kementerian UMKM memastikan sistem SAPA UMKM sudah siap menerima pengajuan. Alurnya kurang lebih seperti ini:
- Buat akun di aplikasi SAPA UMKM.
- Cantumkan platform perdagangan digital yang dipakai untuk berjualan, misalnya Shopee atau TikTok Shop.
- Lengkapi identitas merchant atau nama pengguna (username) toko Anda di platform tersebut.
- Masukkan daftar kode produk (SKU) beserta nama produk yang dijual.
- Lampirkan nomor dan tanggal sertifikat produk bila tersedia, misalnya sertifikat halal atau merek.
- Ajukan permohonan, lalu pantau status verifikasi secara berkala.
Setelah pengajuan masuk, platform digital mengambil data dari SAPA UMKM dan diberi waktu paling lama 10 hari kalender untuk memverifikasi merchant serta daftar SKU. Insentif diberikan paling lambat 5 hari setelah dua tahap verifikasi selesai. Pemohon yang belum lolos akan menerima penjelasan rinci soal syarat yang kurang, dan boleh mengajukan ulang selama tidak masuk kategori pengguna berisiko tinggi (high-risk user).
Prioritas dan pengecualian yang perlu dicatat
Fasilitas ini diprioritaskan untuk produk kriya (craft) dan busana (fashion). Sebaliknya, kategori makanan siap saji dan produk elektronik dikecualikan. Bagi supplier yang bergerak di dua kategori terakhir, tetap ada jalan lain: fokus pada efisiensi rantai pasok dan jual produk lokal ke sesama pelaku UMK yang memenuhi syarat, alih-alih menunggu insentif yang memang tidak dialokasikan untuk kategori tersebut.
Hitung dampaknya ke margin
Ambil contoh sederhana. Toko Anda mencatat omzet Rp30 juta per bulan dengan total biaya layanan platform 8 persen, atau sekitar Rp2,4 juta. Dengan potongan 50 persen, biaya itu turun menjadi Rp1,2 juta, sehingga ada tambahan margin Rp1,2 juta per bulan atau sekitar Rp14,4 juta per tahun. Angka ini terlihat kecil, tetapi bagi usaha dengan margin tipis, selisih tersebut bisa menutup biaya iklan, kemasan, atau menambah stok.
Yang perlu diwaspadai
- Insentif dapat dihentikan jika penerima terbukti melanggar ketentuan, misalnya menjual produk impor atau memanipulasi transaksi.
- Keberatan atas penghentian bisa diajukan melalui saluran banding yang disediakan platform, dengan pengawasan Kementerian UMKM.
- Data diajukan lewat SAPA UMKM dan diambil platform secara berkala, sehingga perubahan SKU sebaiknya segera diperbarui agar tidak ada transaksi yang tercatat tanpa potongan.
- Status usaha mikro atau kecil harus dijaga. Begitu penjualan tahunan melewati batas kategori, fasilitas tidak lagi berlaku.
Langkah paling praktis minggu ini: daftar akun SAPA UMKM, rapikan daftar SKU produk lokal, siapkan bukti produksi dari supplier, lalu ajukan permohonan sebelum kampanye akhir tahun. Potongan biaya layanan yang permanen lebih berharga daripada diskon sesaat, asalkan administrasi usaha rapi sejak awal.
Sumber: ANTARA News, ANTARA News (mekanisme SAPA UMKM), Kompas.com, dan Bisnis.com.
